Jakarta – Persaingan Pilkada Jawa Tengah 2024 yang sempat memanas antara pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin akhirnya berakhir antiklimaks. Setelah menggulirkan dugaan kecurangan yang diduga menguntungkan pasangan Luthfi-Yasin hingga dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), Andika-Hendi mendadak mencabut gugatan mereka beberapa hari setelah menyampaikan permohonan.
Langkah Mencabut Gugatan untuk Menjaga Kondusivitas Masyarakat
Keputusan untuk mencabut gugatan itu diungkapkan oleh Mulyadi Marks Phillian, kuasa hukum Andika-Hendi, pada Senin (20/1/2025). Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga kondusivitas masyarakat di Jawa Tengah. “Kami mencabut permohonan ini untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian masyarakat di Jawa Tengah,” ujar Mulyadi.
Mulyadi juga berharap pencabutan gugatan ini bisa menjadi solusi atas keterbelahan politik yang terjadi selama dua tahun terakhir, terutama setelah Pemilu dan Pilpres, yang turut memengaruhi Pilkada Jateng.
Tuduhan Kecurangan yang Mempengaruhi Hasil Pilkada Jateng
Sebelum mencabut gugatan, Andika-Hendi sempat menuding adanya kecurangan dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Dalam pernyataan kuasa hukum Andika-Hendi, Roy Jansen, ia mengungkapkan adanya kedekatan antara Ahmad Luthfi dan sejumlah pihak penting, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dianggap turut memengaruhi kemenangan pasangan Luthfi-Yasin.
Selain itu, Prabowo Subianto juga disebut memberi dukungan pada pasangan Luthfi-Yasin, yang diduga turut berdampak pada hasil Pilkada tersebut.
Sidang MK dan Pencabutan Gugatan: Sindiran dari Ketua MK
Setelah gugatan diajukan, proses sidang sempat berjalan hingga sidang pemeriksaan pendahuluan. Namun, hanya empat hari setelahnya, Andika-Hendi resmi mencabut gugatan pada 13 Januari 2025. Keputusan ini pun disorot oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, yang menyindir alasan Andika-Hendi mengenai kondusivitas. Ia menilai bahwa alasan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku di Jawa Tengah, tetapi bisa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di daerah lain juga.
Alasan Dibalik Pencabutan Gugatan: Pengkondisian Politik Nasional?
Dugaan bahwa pencabutan gugatan ini lebih berkaitan dengan pengkondisian politik nasional juga muncul. Lili Romli, Peneliti Senior dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), berpendapat bahwa pencabutan gugatan Andika-Hendi bisa jadi bertujuan untuk menjaga hubungan baik di tingkat pusat, antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo Subianto. Lili mencurigai bahwa pencabutan ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih mesra antara PDI-P dan pemerintah Prabowo.
PDI-P Menepis Dugaan Hubungan dengan Pertemuan Prabowo-Megawati
Menyikapi isu ini, Guntur Romli, Juru Bicara DPP PDI-Perjuangan, membantah adanya hubungan antara pencabutan gugatan dengan rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan kesepakatan politik. Guntur menambahkan bahwa pencabutan gugatan oleh Andika-Hendi harus dipahami secara literal, yakni untuk menjaga kondusivitas Jawa Tengah, tanpa adanya agenda politik tersirat lainnya.
Kesimpulan: Kondusivitas dan Kerukunan di Jawa Tengah
Dengan pencabutan gugatan ini, diharapkan akan ada pemulihan dalam hubungan politik dan sosial di Jawa Tengah yang sempat terpecah akibat perbedaan pilihan politik selama Pilkada. Diharapkan langkah ini menjadi awal bagi masyarakat Jateng untuk kembali bersatu dan mengedepankan kerukunan dan kedamaian.
Tentu saja, langkah ini juga mengundang perhatian politik di tingkat pusat, yang kemungkinan besar akan berlanjut dengan perkembangan hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo dalam konteks politik nasional.
