Jawa Tengah – Ribuan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Tengah berencana menggelar aksi di Alun-alun Blora, Selasa (14/1/2025) siang. Aksi ini merupakan respons terhadap penolakan yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila (PP) terhadap keberadaan GRIB Jaya di Blora.
Ribuan Anggota GRIB Jaya Akan Aksi di Blora
Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa sekitar 5.000 anggota dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah telah mengonfirmasi kehadirannya dalam aksi ini. Meskipun begitu, ada sembilan kabupaten yang dipastikan tidak dapat hadir. Sugiyanto menjelaskan bahwa aksi ini adalah tindak lanjut dari penolakan yang terjadi sebelumnya dari ormas Pemuda Pancasila di Blora.
“Sekitar 5.000 anggota GRIB Jaya Jawa Tengah akan turun ke Blora. Kami rencanakan aksi ini akan dimulai pukul 14.00 WIB di Alun-alun Blora,” kata Sugiyanto. Ia juga menegaskan bahwa izin legalitas organisasi sudah lengkap, termasuk SK dari DPD, izin dari Menkumham, NPWP, dan izin dari Kesbangpol.
Penolakan Ormas Pemuda Pancasila terhadap GRIB Jaya
Penolakan terhadap GRIB Jaya diawali dengan kedatangan ormas Pemuda Pancasila ke kantor DPC GRIB Jaya Blora di Kecamatan Ngawen pada Senin (13/1/2025) sore. Dengan membawa beberapa mobil dan truk, Pemuda Pancasila mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap kehadiran GRIB Jaya di Blora.
Munaji, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Blora, menegaskan bahwa keberadaan GRIB Jaya di Blora tidak disukai oleh masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa organisasi tersebut dianggap ilegal dan meresahkan masyarakat.
“GRIB tidak bisa berdiri di Blora tanpa memenuhi legalitas. Pemuda Pancasila dan masyarakat Blora menolak keberadaan mereka,” ujar Munaji. Ia bahkan mengancam bahwa jika GRIB Jaya tetap ada, mereka akan berurusan dengan Pemuda Pancasila.
Tuduhan Mafia Pupuk Subsidi Terhadap GRIB Jaya
Selain penolakan terhadap keberadaan GRIB Jaya, Munaji juga menuduh Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, terlibat dalam praktik mafia pupuk subsidi di Blora. Tuduhan ini didasarkan pada klaim bahwa Sugiyanto menjadi “biang kerok” dalam distribusi pupuk subsidi di wilayah tersebut.
Sugiyanto menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas, membantahnya dan meminta agar ada bukti konkret jika tuduhan tersebut benar. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya berjualan pupuk non-subsidi, bukan pupuk bersubsidi.
“Jika saya disebut mafia pupuk, saya minta bukti. Saya hanya menjual pupuk non-subsidi,” jelas Sugiyanto.
Pengamanan dari Pihak Kepolisian
Terkait potensi kericuhan yang dapat timbul antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila, pihak kepolisian telah mengerahkan personel untuk menjaga situasi tetap kondusif. Beberapa petugas sudah diterjunkan di area Markas GRIB Jaya Blora, serta di Alun-alun Blora untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan antar ormas dan mengatur arus lalu lintas.
Komitmen GRIB Jaya terhadap Legalitas Organisasi
Sugiyanto juga menegaskan bahwa GRIB Jaya di Blora sudah memiliki legalitas yang sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Pemuda Pancasila untuk menolak keberadaan GRIB Jaya di Blora, karena segala izin yang diperlukan telah dipenuhi.
“GRIB Jaya Blora sudah legal. Kami sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, termasuk izin dari Kesbangpol dan Menkumham,” kata Sugiyanto.
Harapan Kolaborasi untuk Kedamaian di Blora
Dengan aksi yang akan digelar, GRIB Jaya berharap dapat menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang sah dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan yang meresahkan masyarakat. Sugiyanto mengajak semua pihak untuk menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh provokasi yang bisa memicu kerusuhan.
“Kami akan tetap menjaga kedamaian dan fokus pada misi kami. Jangan terpancing oleh isu yang tidak jelas,” tegasnya.
Peristiwa ini menjadi sorotan bagi masyarakat Blora dan Jawa Tengah, dengan harapan kedua ormas dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara damai tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Ke depannya, diharapkan akan ada upaya kolaboratif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.
